|
SWASEMBADA DAGING SAPI : PERLU PEMBENAHAN DATA
Oleh : Teguh Boediyana.
Tekad pemerintah untuk mewujudkan swasembada daging sapi merupakan langkah yang sudah on the right track dan harus didukung sepenuhnya karena bersangkutan dengan ketahanan dan kedaulatan pangan. Sebagai wujud tekad tersebut dan sebagai salah satu bagian dari kebijakan Revitalisasi Pertanian, Menteri Pertanian di tahun 2005 mencanangkan program swasembada daging sapi tahun 2010. Berangkat dari posisi sekitar 30 persen kebutuhan daging sapi nasional dipenuhi dari impor, ditargetkan di tahun 2010 kebutuhan daging sapi nasional dapat dipenuhi sedikit-dikitnya 90 persen dari pasokan daging sapi lokal.
Dalam perjalanannya, ternyata setahun sebelum waktu pencapaian target swasembada daging sapi di tahun 2010, Departemen Pertanian telah melempar “handuk putih“ dan saat ini sedang mensosialisasikan program swasembada daging sapi di tahun 2014. Beberapa bulan yang lalu, seperti dilansir beberapa surat kabar, Menteri Pertanian mengakui bahwa program swasembada daging sapi tidak dapat dicapai seperti yang direncanakan dan digeser ke tahun 2014.
Telah diperkirakan
Sebenarnya dari jauh hari telah diperkirakan terjadinya kegagalan untuk swasembada daging sapi di tahun 2010. Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia di awal tahun 2006 secara resmi telah menyampaikan warning bahwa program swasembada daging sapi tahun 2010 hanya akan menjadi retorika. Perkiraan akan tidak terwujudnya program swasembada karena dalam Master Plan yang disusun oleh Badan Litbang Departemen Pertanian banyak hal-hal yang perlu dipertanyakan dan klarifikasi terutama beberapa asumsi yang digunakan. Sebagai misal kebutuhan dana pembinaan Rp. 2,5 Triliun, pemberdayaan dana masyarakat sebesar Rp. 22 Triliun dan pengadaan sapi bibit impor sejumlah satu juta ekor dalam waktu dua tahun.
Tampaknya Menteri pertanian sangat confident dengan perencanaan yang telah disiapkan dan tidak melakukan perobahan atas target. Hal ini dapat dimaklumi karena di Negara kita tidak ada sanksi apapun apabila Pemerintah tidak berhasil mencapai target yang dibuat sendiri. Akuntabilitas Pejabat pemerintah belum ada mekanismenya dan umumnya rakyat tidak peduli.
Faktor data
Salah satu faktor lain yang menyebabkan ketidak berhasilan pemerintah mencapai target, karena data yang digunakan untuk penyusunan program mungkin kurang valid. Kita ambil contoh dari data Buku Statistik Peternakan tahun 2006 dan 2008 yang diterbitkan oleh Ditjen Peternakan (yang menyebut sumber data dari Biro Pusat Statistik), produksi daging per ekor sapi di tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 adalah : 189,8 kg, 195,2 kg, 213 kg, 258,2 kg, 219 kg, 180 kg, dan 174 kg. Terlihat kenaikan yang secara signifikan dari tahun ke tahun 2005, dan kemudian menurun secara signifikan pada tahun berikutnya. Data tersebut perlu diklarifikasi mengingat bahwa seekor sapi yang dipotong menghasilkan daging sekitar 35 persen dari berat hidup sapi. Jadi apabila produksi daging rata-rata per ekor di tahun 2005 sebesar 258 kg, maka berat sapi rata rata yang dipotong di tanah air berdasar data seharusnya adalah 737 kg. Padahal saat ini berat hidup sapi lokal umumnya dibawah 300 kg. Apalagi sapi lokal di luar Jawa umumnya dipotong dengan berat dibawah 275 kg. Sapi ex impor yang digemukkan, umumnya dipotong pada berat sekitar 350 – 400 kg. Data populasi pun sebenarnya perlu ada pengecekan ulang. Juga produksi daging sapi dalam negeri apabila didasarkan pada sapi yang dipotong harusnya dipilah kembali karena sebagian sapi yang dipotong adalah sapi bakalan impor yang telah digemukkan.
Perlu penataan yang lebih baik
Program swasembada daging sapi harus tetap berjalan. Kita prihatin bahwa untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di negara kita, di tahun 2008 kita harus mengimpor sekitar 650 ribu ekor sapi untuk digemukkan dan sekitar 80 ribu ton daging/jeroan beku. Departemen Pertanian harus mereview untuk program-programnya agar lebih transparant, terukur dan efektif. Sejauh ini kita tidak pernah tahu berapa sudah APBN yang digunakan untuk program swasembada daging sapi dan seberapa jauh pencapaiannya. Ke depan ini dalam pemerintahan baru dibawah Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono harus sudah tidak lagi ada retorika. Departemen Pertanian dan BPS harus berani melakukan review terhadap data populasi, produksi daging sapi dan data lain yang relevan. Jika dibutuhkan dilakukan uji petik dari data yang diperlukan dalam pengambilan kebijakan. Selain itu konsep untuk penyelamatan hewan betina produktif harus konkrit dan dapat diimplementasi. Larangan tanpa solusi yang jelas tidak akan ada artinya. Rakyat tentunya tidak ingin di tahun 2013 nanti Departemen Pertanian mencanangkan lagi program Swasembada Daging Sapi 2019.
(Artikel ini telah dimuat di Suara Pembaruan edisi 20 Agustus 2009).
Penulis adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia
.
|
@Ahmad, anda adalah orang yang be...
i like..koperasi is the best..
saya punya perternakan ayam telur hij...
saya pnya perternakan ayam bertelur h...
I will recommend not to hold off unti...