Perbibitan masih diyakini sebagai kunci keberhasilan obsesi besar sewasembada daging yang kini bergeser tahun targetnya menjadi 2014. Tapi perbibitan pula menjadi simpul persoalan yang berbelit sulit diurai dalam bisnis persapian tanah air.
Sebagaimana berulangkali ditegaskan Dayan Antoni, yang menyuarakan bahasa pelaku usaha, bisnis pembibitan sejauh ini tidak bisa memasukkan variabel bunga kredit dalam analisis usahanya bila mau untung. Dengan kata lain, bunga kredit untuk usaha ini mutlak 0%. “Kalau ada variabel bunga pinjaman, bisa dipastikan selesai pembahasannya,” tegas Dayan. Maksudnya sudah pasti buntung bukan untung. Pertanyaannya mengapa pihaknya, PT Santosa Agrindo dan segelintir swasta lain mau mencoba terjun di bisnis itu? Dayan menjawab balik dengan tanya, “Kalau tak dimulai sekarang, kapan bisa tahu peta bisnis ini?” Sekadar catatan, bunga pinjaman komersil nasional saat ini di kisaran 16%, sementara beberapa kredit subsidi (program) dari pemerintah bervariasi 5 – 7 %.

Angin segar di 2008 ketika departemen pertanian mengeluarkan KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi) yang bunganya 0%. Tapi apa lacur, gagasan ini justru ini mandek di meja Menkeu. Dana yang disebut-sebut mencapai Rp 500 miliar dan ditunggu-tunggu tersebut sampai berita ini dituliskan belum terealisasi karena Permenkeu sebagai payung hukum belum juga turun. Keterangan ini disampaikan Fauzi Luthan, Direktur Budidaya Ternak Ruminansia, Ditjen Peternakan, Departemen Pertanian. “Kita sedang menunggu keputusan menkeu, kredit untuk peternak dalam mendukung P2SDS ini bisa dinolkan bunganya.” Akankah Menkeu menjadi sebab terganjalnya swasembada dan bakal terkoreksi kembali target tahun 2014?

Tabel 1. analisis makro P2SDS Nasional 2005-2008

 Sumber: deptan (2009)

Tetapi angka dari kelompok industri ini masih sangat kecil. Disebut Dr.Ir. Rochadi Tawaf, ahli dari Fapet Universitas Padjadjaran, Sumedang, Jawa Barat, hanya 5% pembibitan dihasilkan swasta skala industri, 95% pembibitan dilakukan oleh peternakan rakyat, di daerah. Tapi yang 95% ini, menurut Rochadi tak memiliki daya saing, ongkos produksi tinggi, efisiensinya rendah. Sehingga ketika di pasar tentu saja tidak kuat berhadapan dengan swasta yang efisiensinya tinggi.

Ia berargumen, ada porsi peran yang harus dilakukan pemerintah untuk memberikan stimulus bagi peternak rakyat untuk menanggung sebagian biaya produksi. Sehingga di pasar mampu lebih bersaing. Stimulus dapat diberikan berupa insentif pajak, bunga kredit 0%, pembebasan pungutan atau kemudahan lainnya. “Bahasa mudahnya, pemerintah keluar duit, tapi peternak untung, peternakan sapi potong berkembang, perekonomian berputar,” jabar Rochadi. Dengan melihat aturan yang timpang saat ini, ia juga cenderung ragu akan tercapainya target 2014.

Pembenahan VBC
Rochadi menyayangkan program VBC (village breeding center atau desa pembibitan) sebagai upaya percepatan peningkatan populasi sapi di Indonesia tidak jalan sebagaimana mestinya. “Program jalan, tapi desa mana, peternak yang dapat bantuan berapa, sapi sudah berkembang berapa, tidak jelas,” cecar Rochadi blak-blakan.
Cacat pelaksanaan VBC juga diungkapkan Prof Muladno, Lektor Kepala Fapet IPB di Jakarta (24/6). “VBC yang ada saat ini, tidak ubahnya seperti bohong-bohongan saja,” serang Muladno. Dan ia berpendapat, saat ini tidak ada kriteria yang jelas tentang VBC, “Asal di desa ada induk sapi yang bisa beranak sudah disebut VBC.” Muladno berpendapat, bangsa ini harus mulai menentukan VBC itu seperti apa, dan bagaimana kriteria ternaknya, apabila serius membenahi perbibitan nasional. Ditambahkannya, daerah yang tepat digunakan sebagai VBC adalah daerah yang dihuni sekelompok peternak dengan kondisi sosiokultural yang mendukung sehingga layak sebagai sentra bibit. “Jangan daerah pantai dijadikan VBC,” ia memisalkan.

Sumber : http://trobos.com

Comments

Add New Search

Write comment
Name:
Email:	do not notifynotify
Title:
	Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Powered by !JoomlaComment 3.26

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."