|
 Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) pada awal tahun ini mengumumkan kebijakan fiskal dalam rangka meraih laju pertumbuhan ekonomi sebesar
4,5% - 6% pada 2009. Berdasarkan kondisi makro ekonomi yang terjadi sebagai akibat resesi dunia saat ini, salah satu strategi yang dibidik adalah menjaga pasar domestik. Di sini, peran konsumsi rumah tangga menjadi sangat krusial. Melalui analisis sederhana diketahui bahwa konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terhadap PDB sekitar 65%. Jika konsumsi rumah tangga dapat terjaga dan tumbuh, kontribusinya sangat jelas memberikan pengaruh nyata pada pertumbuhan ekonomi nasional. Konsumsi rumah tangga identik dengan peningkatan daya beli dalam IPM (indeks pembangunan manusia). Oleh sebab itu, stimulus fiskal menjadi sangat penting dalam upaya menjaga laju pertumbuhan ekonomi ini (Yudi Guntara, 2009). Pada 2008, diterbitkan Permenkeu No. 145/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pengolahan Susu untuk Tahun Anggaran 2008, dengan nilai Rp 107 miliar untuk periode November-Desember 2008. Sementara pada 2009, rencananya kebijakan ini tetap dilanjutkan sesuai dengan UU No. 41 tentang APBN tahun 2009, untuk sektor/industri yang membutuhkan dalam rangka daya saing industri yang bersangkutan. Tujuan tersebut untuk membuat industri pengolahan susu (IPS) tetap survive dalam kondisi krisis keuangan global.
Hal ini tidaklah menjadi masalah selama insentif tersebut tidak berdampak pada kelangsungan usaha peternak sapi perah rakyat di Indonesia. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya, jika dicermati, kondisi persusuan nasional saat ini terjadi tren penurunan dan penyerapan susu segar oleh IPS. Kenyataan ini akan berpengaruh buruk terhadap kelangsungan usaha ternak sapi perah rakyat di Indonesia.
Saat ini, harga susu dunia merosot tajam pada level yang sangat rendah, yaitu 2.000 dolar AS/MT, padahal pada pertengahan 2007 mencapai 5.000 dolar AS/MT (Foreign Agricultural Service United States Department of Agriculture/FAS USDA, 2009). Bersamaan dengan situasi tersebut, menurut Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), harga riil susu yang ditetapkan IPS di beberapa koperasi turun harganya Rp 200,00/liter. Menurut beberapa media dikabarkan bahwa daya serap susu oleh IPS menurun karena harga susu impor lebih menguntungkan dibandingkan dengan membeli susu dari peternak/koperasi.
Di sisi lain, berbagai kendala yang dihadapi peternak sapi perah, seperti biaya produksi peternak cenderung terus meningkat. Misalnya, biaya pakan konsentrat berkisar antara Rp 1.600,00-Rp 2.000,00/kg , padahal pada 2006-2007 sebelum kenaikan harga komoditas, biaya pakan konsentrat pada kisaran Rp 1.000,00-Rp 1.200,00/kg. Kenaikannya mencapai hampir 100%. Kondisi ini sebenarnya makin memberatkan kondisi peternakan rakyat.
Lebih lanjut, berdasarkan analisis rantai nilai dampak kebijakan insentif fiskal terhadap peternakan sapi perah rakyat yang dilakukan oleh Divisi Dinamika dan Kelembagaan LPPM Unpad (2009), dinyatakan bahwa jika bahan baku susu di industri dan peternak turun Rp 100,00-Rp 200,00 per liter dan harga pakan konsentrat naik Rp 100,00-Rp 200,00 per kilogram, tingkat keuntungan peternak menurun pada kondisi sekarang dari 18,3% menjadi 7,7%. Sementara industri persusuan tingkat keuntungannya meroket dari 46,1% menjadi 52,1% dan pedagang ritel pun tingkat keuntungannya meningkat dari 27,5% menjadi 31,1%.
Kenyataan ini memberikan indikasi bahwa dampak kebijakan insentif stimulus fiskal tersebut hanya menguntungkan IPS dan pedagang ritel. Kondisi ini tentu tidak menciptakan iklim kondusif bagi pembangunan peternakan nasional. Logikanya, tanpa insentif Rp 107 miliar tersebut, IPS telah menikmati murahnya harga bahan baku impor. Artinya, IPS menikmati tiga kali keuntungan, yaitu (1) murahnya harga susu dunia, (2) memperoleh insentif bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP), dan (3) murahnya bahan baku susu dalam negeri karena turunnya harga beli IPS terhadap GKSI. Sementara harga susu di tingkat konsumen tidak berubah. Pada kondisi inilah tampak ketidakberdayaan peternak sapi perah rakyat, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga.
Perlu deregulasi
Sebenarnya, kegiatan usaha peternakan sapi perah rakyat memiliki daya ungkit strategis, yaitu mampu menyediakan pangan protein hewani asal ternak, juga menimbulkan dampak terhadap kegiatan ekonomi di daerah sehingga peternak memiliki daya beli. Kebijakan BMDTP yang diambil oleh pemerintah bagi subsektor peternakan, sebenarnya merupakan kebijakan kontraprodukti. Apalagi, pemerintah belum atau tidak menyiapkan instrumen kebijakan apa pun untuk melindungi kelangsungan usaha para peternak sapi perah dalam mengantisipasi dampak dari turunnya harga komoditas ini secara global.
Berdasarkan kondisi tersebut, sebaiknya pemerintah melakukan deregulasi dengan tidak memberikan BMDTP dalam APBN 2009 ini, sebagai tariff barrier terhadap murahnya susu impor. Sebab, tanpa BMDTP pun, IPS akan tetap melakukan impor bahan bakunya dan memperoleh keuntungan yang layak sebagai dampak murahnya harga susu dunia.
Selanjutnya, pemerintah (Departemen Pertanian c.q. Ditjen Peternakan), seharusnya mengajukan stimulus bagi peternakan sapi perah rakyat dalam jangka pendek melalui subsidi harga bahan baku konsentrat (misalnya white pollard) dan memberlakukan kembali rasio impor susu dengan menyerap susu segar dalam negeri serta merekomendasikan berdirinya industri susu berbasis bahan baku susu segar dalam negeri. Hal ini merupakan tindakan nyata keberpihakan pemerintah terhadap kelangsungan peternakan sapi perah di Indonesia
|
@Ahmad, anda adalah orang yang be...
i like..koperasi is the best..
saya punya perternakan ayam telur hij...
saya pnya perternakan ayam bertelur h...
I will recommend not to hold off unti...